Delik Biasa dan Delik Aduan

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pengertian delik dalam hukum pidana istilah delik atau “strafbaarfeit” lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitusuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum(wederrechtelijk atau on rechtmatige). Tindak pidanadapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yangdilarang oleh undang-undang, seperti dalam halpencurian, penipuan, penggelapan, dan pembunuhan.

Di pihak lain, tindakan pidana dapat terjadi jugakarena diabaikannya atau dilalaikannya untukmelakukan suatu perbuatan yang diharuskan olehundang-undang, seperti dalam hal keharusanmenolong seseorang yang jiwanya dalam keadaanterancam atau keharusan memenuhi panggilanpengadilan untuk di dengar kesaksiannya dalamsidang pengadilan

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa yang di maksud dengan delik ?

2.      Apa saja macam-macam delik?

3.      Apa itu tindak pidana aduan?

C.    Tujuan

1.      Agar mahasiswa mengetahui apa itu pengertian delik

2.      Agar mahasiswa mengetahui subyek dan rumusan delik

3.      Agar mahasiswa mengetahui macam-macam delik

4.      Agar mahasiswa mengetahui tindak pidan aduan

BAB II

PEMBAHASAN

a.    Pengertian Delik

Hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit, kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa latin delictum[1]. Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana.Selain itu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan pada orang yang menimbulkan perbuatan pidana itu.

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak senganja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.

Berdasarkan Prof. Simons maka delik memuat beberapa unsur yaitu:

·         Suatu perbuatan manusia

·         Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang

·         Perbuatan.itu.dilakukan.oleh.seseorang.yang.dapat.dipertanggung jawabka

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

·         Ada suatu norma pidana tertentu

·         Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang

·          Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.5

Dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-undang terhadap perbuatan itu.Menurut Moeljatno, kata “perbuatan” dalam “perbuatan pidana” mempunyai arti yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkrit yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian.

b.      Macam-Macam Delik

1)      Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen).Pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil.Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara[2].Ada tiga macam kejahatan yang dikenal dalam KUHP yakni:

·         kejahatan terhadap Negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.

·         kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, penipuan pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu:(a) pencurian biasa pada apsal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan pada pasal 363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, (d) pencurian ringan pada pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam kalangan keluarga pada pasal 367 KUHP.

·         kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan.

Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.11 Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan pada orang atau binatang atau baarang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal khusus dalam KUHP.

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran:

·         Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja

·         Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghhadapi pelanggaran hal itu tidak usah.

·          Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54).

·         Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu tahun, sedangkan kejahatan dua tahun.

2)      Delik Dolus dan Culpa

Delik dolus ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.Contohnya terdapat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.Selain pada pasal 338 KUHP, terdapat pula contoh delik dolus lainnya yaitu, pasal 354 KUHPdan pasal 187 KUHP.

Delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian)[3].Contoh delik culpa yaitu pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.[4]

Culpa dibedakan menjadi culpa dengan kesadaran dan culpa tanpa kesadaran. Culpa kesadaraan terjadi ketika si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, agan tepat timbul masalah. Sedangkan culpa tanpa kesadaran terjadi ketika si pelaku tidan menduga akan timbul suatu akibat, yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan.19 Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan.Tidak adanya salamh satu dari keduanya tersebut berarti tidak ada kesalahan.

3)       Delik Commissionis dan Delik Ommisionis

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).Delik commisionis pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsure pertanggungjawaban pidana.

Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.Contoh delik ommisionis terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

4)      Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Delik Materiil ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti pasal 35 KUHP tentang penganiayaan.23 Kadang-kadang suatu delik diragukan sebagai delik formil ataukah materiil, seperti tersebut dalam pasal 279 KUHP tentang larangan bigami.

5)      Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. 24 Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306.

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan.Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam pasal 365 terhadap pasal 362, pasal 374 terhadap pasal 372.

6)      Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segara bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan.

Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.

7)      Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti kejahatan tentang pengahasutan, pembunuhan, pembakaran ataupun pasal 330 KUHP yang berbunyi:

·         Barang siapa dengan sengaja menarik orang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

·         Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur 12 tahun, dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan bunyi ayat (2) pasal ini, maka unsur kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan hal yang memperberat pidana.Jadi, delik aslinya yang tercantum di ayat satu tidak perlu ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan[5].

Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat dalam pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, pasal 333 tentang meneruskan kemerdekaan orang, pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang

c.       Tindak Pidana Aduan / Delik Aduan

            Dalam hukum pidana (publik) di kenal prinsip atau asas bahwa :- Hak menuntut suatu tindak pidana terletak pada suatu instansi yang berwenang ( penuntut umum ).

Permintaan dari korban tidak di mempengaruhi apa". sebab KUHP di tunjukan kepada umum tidak pada   perorangan, namun demikian terhadap prinsip ini KUHP sendiri mengatur penyimpangan karena terhadap     apa beberapa kejahatan tertentu dalam KUHP kejahatan tsb baru bisa dilakukan penuntutan kalau ada permintaan ( pengaduan ) dari si koban.

              Apa dasar pembuat UU sehingga mengatur pasal" tentang Delik Aduan terhadap kejahatan tertentu masuk delik aduan ? - Karena berhubungan dengan  kepribadian seseorang / kepentingan pribadi perorangan beberapa jenis tindak pidana tertentu akan lebih di rugikan daripada kepentingan umum, apabila dilakukan penuntutan

Delik aduan berlawanan dengan delik biasa.delik aduan bisa di tuntut apabila sikorban mengadu.

Delik auan ada 2 macm :

·         Delik aduan yang bersifat mutlak

Tindak pidana yanag pada umumnya, penuntutnya didasarkan atas dasar pengaduan. Tanpa ada pengaduan terhadap tindak pidana itu tidak dapat melakukan penuntutan dalam KUHP ada beberapa pasal tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana aduan yang bersifat mutlak :

pasal tentang penghinaan ( 310, 315, 311, 319 )

pasal tentang kejahatan susila ( 284, 287, 293 )

pasal tentang pembukaan rahasia ( 322, 323 )

pasal tentang pengancaman ( 369 )

·         Delik Aduan yang bersifat relatif

beberapa jenis tindak pidana tertentu yang pada umumnya penuntutannya tidak dibutuhkan pengaduan akan tetapi, tindak pidana itu menjadi yang membutuhkan karena antara pelaku dan korban ada hubungan keluarga. Dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana aduan yang bersifat relaitf antara lain:

pasal dalam keluarga ( 367 )

pasal penggelapan dalam keluarga ( 372, 367 )

pasal penipuan dalam keluarga ( 378, 364 )

 Sifat-sifat dalam tindak pidana aduan  :

·         Pengaduan tidak berpisah-pisah dalam tindak pidana aduan yang bersifat mutlak

·         tindak pidana aduan relaitf, pengaduannya dapat berpisah-pisah. Apabila diadakan pengaduan , maka pengaduan ditunjukan terhadap peserta dalam tindak pidana tersebut.

Perbedaan sifat pengaduan tindak pidana mutlak dan relatif :

·         Dalam tindak pidana aduan mutlak, pengaduan nya ditunjukan dalam perbuatannya, sedangkan

·         Dalam tindak pidana aduan relatif, pengaduannya ditunjukan terhadap orang tertentu dalam perbuatannya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Prof. Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak senganja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dihukum.

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. 24 Contohnya pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306.

Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi,2008,Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta

----------------,2009,Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, Jakarta; Sinar Grafika

Moeljatno,2008, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta

Poernomo, Bambang, 1985, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia

Seno, Oemar, 1981, Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi, Jakarta: Sapdodadi

           

---

[1]Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta; Rineka Cipta, 2008), hal. 86

[2]Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Yogyakarta; Ghalia Indonesia, 1982), hal. 96

[3]Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, hal. 100

[4]Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal. 127

[5]Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hal. 27