BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Landasan dan Tujuan Pengundangan
Landasan bagi perlunya suatu pengundangan adalah: een ieder wordt geacth
de wet te kennen (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang) atau ignoratia
iuris neminen excusat/ignorance of the low (ketidaktahuan seseorang terhadap
undang-undang tidak dimaafkan), ialah karena undang-undang dibentuk oleh
wakil-wakil rakyat, maka rakyat dianggap mengetahui undang undang.
Pengundangan ialah pemberitahuan secara formal suatu peraturan Negara
dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengundangan peraturan Negara itu
telah memenuhi prinsip pemberitahuan formal, peraturan Negara itu telah
memenuhi ketentuan ketentuan sebagai peraturan Negara, prosedur pembentukan
yang disyaratkan bagi peraturan Negara itu dicukupi, dan peraturan Negara itu
sudah dapat dikenali, sehingga dengan demikian peraturan Negara tersebut
mempunyai kekuatan mangikat. [1]
Tujuan pengundangan adalah agar secara formal setiap orang dapat
dianggap mengenali peraturan Negara, agar tidak seorang pun berdalih tidak
mengetahuinya, dan agar ketidaktahuan seseorang akan peraturan hukum tersebut
tidak memaafkannya. Pengumuman adalah pemberitahuan secara material suatu
peraturan Negara kepada khalayak ramai dengan tujuan utama mempermaklumkan isi
peraturan tersebut seluas-luasnya. Tujuan pengumuman adalah agar secara
material seabnyak mungkin khalayak ramai mengetahui peraturan Negara tersebut
dan memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. [2]
Peraturan Negara akan mengikat jika pengundangan dilakukan dengan baik.
Apabila Negara dengan pengundangan peraturan-peraturannya dapat mengikat
rakyatnya, maka sudah sewajarnya apabila apabila Negara juga berkewajiban
memberitahukan secara material peraturan-peraturannya kepada rakyatnya dengan
pengumumannya. Prinsip Negara yang berdasarkan atas hukum yang modern
menentukan bahwa Negara berkewajiban mengurusi kepantingan ekonomi rakyat, dan
mengurusi kepentingan budaya serta sosialnya.
B.
Tempat Pengundangan dan Jenis Peraturan yang Diundangkan
Peraturan Pemerintah No 1 Th. 1945 tentang
Pengumuman dan Mulai Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
ditetapkan bahwa pengumuman suatu Undang Undang dan Peraturan Presiden
dilakukan dengan menempelkannya di papan pengumuman di muka gedung Komite
Nasional Pusat. Selain itu, jikalau diperlukan supaya penduduk selekas mungkin
mengetahuinya, maka pengumuman itu disiarkan dengan perantara surat kabar atau
media informasi lainnya.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Darurat
No 2 Th 1950 tetang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan
Berita Negara Republik Indonesia Berlakunya Undang-Undang federal dan Peraturan
Pemerintah, serta penetapan Undang-Undang sebagai Undang-Undang Federal
(Lembaran Negara Th. 1950 No 23) menetapkan bahwa Undang-Undang Federal serta
Peraturan Pemerintah dimuat dalam Lembaran Negara, sedangkan peraturan mengenai
hal-hal yang dengan Undang-Undang Federal atau dengan Peraturan Pemerintah
diserahkan kapada alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat lain, dan juga
surat surat lain yang harus atau pun dianggap perlu atau berguna disiarkan
dalam Berita Negara.
C.
Pengundangan Berdasarkan Ketentuan Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014
Proses Pengesahan dilakukan melalui pimpinan
DPR yang menyetorkan RUU yang telah dibahas secara final di sidang paripurna
DPR, kepada Presiden. Presiden melalui
Menteri Sekretaris Negara memberikan perintah kepada Menteri Hukum dan HAM
untuk mengundangkan suatu peraturan perundang undangan. pada Lembaran Negara
Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia
Masalah pengundangan peraturan
perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya bab IX tentang
Pengundangan. Dalam pasal 81 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa,
agar setiap orang mengetahuinya,
Pasal 81
Peraturan Perundang-Undangan harus diundangkan dengan menempatkannya
dalam:
a.
Lembaran
Negara Republik Indonesia
b.
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
c.
Berita
Negara Republik Indonesia
d.
Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia
e.
Lembaran
Daerah
f.
Tambahan
Lembaran Daerah; atau
g.
Berita
Daerah.
Penjelasan pasal 81, menyatakan bahwa dengan mengundangkannya peraturan
perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Mengenai jenis peraturan perundang-undangan
yang harus diundangkan, pasal 82 dan 83 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
menetapkan bahwa
Pasal 82
Peraturan
Perundang-Undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,
meliputi:
a.
Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
b.
Peraturan
Pemerintah
c.
Peraturan
Presiden meliputi:
d.
Peraturan
Perundang-Undangan lain yang menurut Peraturan perundang undangan yang berlaku harus
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pasal 83
Peraturan
Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.[3]
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Pasal 148 dan pasal 149 proses pengundangan peraturan
perundang undangan secara ringkas:
Pasal 148
1.
Menteri mengundangkan:
a.
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
b.
Peraturan Pemerintah;
c.
Peraturan Presiden; dan
d.
Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
2.
Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
Pasal 149
1.
Menteri mengundangkan Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial,
menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2.
Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.[4]
D.
Hubungan Antara Pengundangan dan Daya Ikat
Dengan adanya pengundangan bagi suatu
Peraturan perundang-undangan, yaitu dengan penempatannya di dalam Lampiran
Negara Republik Indonesia, maka peraturan perundang undangan tersebut dianggap
mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang. Sehubungan dengan itu
daya ikat ada 3 macam:
1.
Berlaku
pada tanggal diundangkan
Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal
diundangkan, maka dalam hal ini peraturan tersebut mempunyai daya ikat pada
tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya.
2.
Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan
Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan, maka hal ini peraturan tersebut mempunyai waktu daya laku pada tanggal yang telah ditentukan tersebut.
Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan, maka hal ini peraturan tersebut mempunyai waktu daya laku pada tanggal yang telah ditentukan tersebut.
3.
Berlaku
pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang tertentu
Apabila suatu peraturan ditentukan demikian, maka hal ini berarti bahwa
peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak tanggal diundangkan, akan tetapi
dalam hal-hal tertentu ia mempunyai daya ikat yang berlaku surut sampai tanggal
yang ditetapkan tadi. Apabila suatu peraturan tersebut dinyatakan berlaku
surut, maka ketentuan saat/waktu berlaku surutnya peraturan tersebut harus
dinyatakan secara tepat/pasti.[5]
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Untuk mewujudkan negara hukum
tersebut diperlukan tatanan yang tertib (good Governance) antara lain di bidang
pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan
pengundangannya supaya tidak kehilangan arah atau tujuan (loss purpose) sebagai
negara hukum (rechtstaat). Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang
baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata
cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya.
DAFTAR
PUSTAKA
Farida Maria Indrati. 2003. Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi,
dan Materi Muatan. Jakarta: Kanisius
Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2012. Ilmu Perundang Undangan. Bandung:
Pustaka Setia
Peraturan
Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang pelaksaan UU No. 12 tahun 2011.
Soenino,
S.H.1990. Hukum Tata Negara Teknik
Perundang-Undangan, Yogyakarta: Liberty
UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
[1] Soenino, S.H. Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, (Yogyakarta:
Liberty, 1990) hal. 10
[2] Farida Maria Indrati, Ilmu
Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. (Jakarta: Kanisius,
2003), hal 23
[3]
Pasal 81, 82, 83 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
[4]
Pasal 148 dan pasal 149 Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
UU No. 12 Tahun 2011.
[5] Oyo Sunaryo Mukhlas, Ilmu Perundang Undangan. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 76
